DPP GAN: Mahasiswa dan Masyarakat Harus Kawal Pengelolaan Kekayaan Alam Indonesia
Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Astacita Nusantara (GAN), M. Burhanuddin, menegaskan pentingnya membangun kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, mahasiswa, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas guna memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat.
Menurut Burhanuddin, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan strategis. Namun, besarnya kekayaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari pengelolaan sumber daya nasional.
Ia menilai bahwa pembangunan ekonomi yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila tata kelola sektor-sektor strategis dilakukan secara transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, pengawasan publik menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan.
“Yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat,” ujar M. Burhanuddin.
Dalam pandangannya, sektor pertambangan, energi, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya harus menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian bangsa. Pengelolaan yang tepat akan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan mempercepat pembangunan daerah.
Burhanuddin menekankan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal proses tersebut. Mahasiswa, menurutnya, merupakan kelompok intelektual yang memiliki kemampuan untuk memberikan kritik, masukan, dan pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Sejarah Indonesia, lanjutnya, menunjukkan bahwa mahasiswa selalu hadir dalam berbagai momentum penting perubahan bangsa. Mulai dari perjuangan kemerdekaan, reformasi, hingga penguatan demokrasi, mahasiswa menjadi salah satu kekuatan moral yang mendorong lahirnya perubahan positif.
Karena itu, ia berharap mahasiswa tetap menjaga tradisi intelektual dengan aktif memberikan pemikiran yang solutif terhadap berbagai persoalan bangsa. Kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab akan menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan pemerintahan.
Burhanuddin juga mengingatkan bahwa sikap kritis harus dibangun dalam semangat kebangsaan. Tujuannya bukan untuk menciptakan perpecahan atau konflik, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan publik berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Burhanuddin menilai bahwa agenda pembangunan yang berorientasi pada kedaulatan nasional dan ketahanan ekonomi memiliki arti penting bagi masa depan Indonesia.
Menurutnya, berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah perlu mendapat dukungan sekaligus pengawasan yang konstruktif dari masyarakat.Ia meyakini bahwa perbaikan tata kelola sektor strategis akan menjadi salah satu faktor penentu dalam memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Negara yang mampu mengelola kekayaan alamnya secara efektif akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan internasional.
Selain itu, Burhanuddin menekankan pentingnya memperkuat keadilan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki makna apabila tidak diikuti dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat.
“Kekayaan alam Indonesia harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi semata. Pembangunan harus mampu menciptakan keadilan sosial yang nyata,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang konsisten terhadap berbagai pelanggaran yang merugikan negara. Praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga aktivitas ilegal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam harus ditindak secara tegas demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurut Burhanuddin, kepercayaan publik merupakan modal penting dalam pembangunan nasional. Ketika masyarakat melihat adanya komitmen terhadap keadilan dan transparansi, maka dukungan terhadap berbagai agenda pembangunan akan semakin kuat.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Indonesia membutuhkan kolaborasi yang kuat agar mampu mewujudkan cita-cita menjadi negara maju dan berdaulat.
Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Keberhasilan Indonesia juga ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi, memberikan masukan, dan mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menjelang target Indonesia Emas 2045, ia optimistis bangsa Indonesia memiliki seluruh modal yang diperlukan untuk mencapai kemajuan yang lebih besar. Dengan persatuan, partisipasi masyarakat, serta tata kelola yang semakin baik, Indonesia diyakini mampu menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera.
“Indonesia yang kuat lahir dari kolaborasi seluruh anak bangsa. Jika pemerintah, masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan dunia usaha bergerak bersama, maka cita-cita menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat akan semakin mudah diwujudkan,” pungkas M. Burhanuddin.
